Halo Wargi Pembangunan..

Kepala Bapperida Kabupaten Bandung H. Marlan, S.IP., M.Si menyampaikan bahwa Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2027 disusun berlandaskan regulasi perencanaan yang berlaku serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Penyusunan dokumen ini memperhatikan kondisi wilayah, demografi, serta capaian pembangunan daerah sebagai dasar penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa meskipun kinerja pembangunan daerah menunjukkan tren positif, masih terdapat sejumlah tantangan strategis yang perlu ditangani secara bersama, antara lain pengangguran, ketimpangan sosial, kualitas lingkungan hidup, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, RKPD 2027 diarahkan untuk menjawab berbagai isu tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Kepala Bapperida menekankan pentingnya sinergi lintas sektor serta dukungan terhadap program strategis nasional agar perencanaan pembangunan tahun 2027 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing Kabupaten Bandung.
Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2027 yang digelar di Ruang Rapat Malabar Bapperida Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (22/1/2026). Forum ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan dan menyelaraskan arah pembangunan, dengan fokus pada penguatan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, serta penguatan sinergi lintas sektor agar program pembangunan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Bidang PPEPD Provinsi Jawa Barat Afriyani Amran, S.T., M.T menyampaikan bahwa Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 disusun selaras dengan kebijakan nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja inklusif, pengurangan kesenjangan wilayah, serta penguatan ekonomi berkelanjutan melalui sinergi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.