Rapat pembahasan kajian NA rancangan perda tentang pengarusutamaan gender Kabupaten Bandung

Bapperida- Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bersama Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) serta tim akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar rapat pembahasan awal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Jum'at (18/7/2025).

Diskusi ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan daerah yang responsif terhadap isu gender. Dalam diskusi, sejumlah hal krusial mengemuka, antara lain perlunya kejelasan substansi perda agar tidak bersifat umum, namun fokus pada isu strategis seperti penguatan kelembagaan PUG, penganggaran responsif gender, serta peningkatan representasi perempuan dalam jabatan publik. Selain itu, perda juga diharapkan mampu menjadi panduan teknis yang memuat seluruh siklus perencanaan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan.

Kepala Dinas PPKBPPPA menegaskan pentingnya pemetaan data pilah gender sebagai dasar penyusunan kebijakan, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program yang berperspektif gender. Partisipasi masyarakat pun turut disoroti sebagai unsur penting agar implementasi PUG tidak menjadi beban tunggal pemerintah.

Proses penyusunan perda direncanakan dimulai dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dilanjutkan naskah akademik oleh tim kajian Unpad, dan diperkuat melalui Forum Group Discussion (FGD) untuk merumuskan substansi prioritas berdasarkan kondisi faktual daerah.

Dalam penutupan rapat, pihak Bapperida menegaskan komitmen untuk menyusun perda yang tidak hanya menjawab kebutuhan evaluatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen aplikatif yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD. Dengan demikian, perda ini diharapkan mampu menjadi pedoman praktis bagi seluruh OPD dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih adil dan setara gender di Kabupaten Bandung.