Logo Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Bandung

Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Nota Kesepahaman, serta Perjanjian Kerja Sama

Informasi 26 January 2026 BAPPERIDA
Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Nota Kesepahaman, serta Perjanjian Kerja Sama

Bupati Bandung Dadang Supriatna selaku Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menghadiri sekaligus mengikuti Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Nota Kesepahaman, serta Perjanjian Kerja Sama yang digelar di Ruang Rapat DH 1–5 Kementerian PPN/Bappenas RI, Jalan Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Kehadiran Bupati Bandung dalam kegiatan tersebut mencerminkan dukungan dan peran aktif Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap kebijakan nasional, khususnya dalam penguatan integrasi data dan informasi geospasial sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Bapperida Kabupaten Bandung hadir mewakili Kepala Bapperida sebagai bentuk dukungan perangkat daerah terhadap agenda strategis nasional tersebut.

Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dan menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Penandatanganan SEB tersebut menjadi momentum penting dalam mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang terintegrasi di seluruh daerah.

Dalam arahannya, Menteri PPN/Bappenas menekankan bahwa kolaborasi melalui Satu Data Indonesia merupakan ikhtiar bersama untuk membangun komitmen pembangunan berbasis data yang akurat, presisi, dan terintegrasi. Data dinilai sebagai sumber daya strategis yang harus dikelola secara ilmiah serta dapat dimanfaatkan oleh seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, guna memperkuat ekosistem pelayanan publik dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat nasional, di antaranya Menteri Koperasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri PANRB, Wakil Menteri Dalam Negeri, Duta Arsip, perwakilan Badan Legislasi DPR RI, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).